Presiden Jokowi Ketok Palu, Bakorluh Resmi Bubar

Jakarta, beritatani.com – Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) pada Senin (20/7). Salah satunya adalah Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Kebijakan Jokowi ini termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020. Dengan pembentukan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui peraturan presiden ini membubarkan beberapa tim kerja, badan dan komite.

Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menjadi salah satu yang dibubarkan. Badan Koordinasi Penyuluhan dibentuk berdasarkan  UU NO. 16 TAHUN 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam UU tersebut dibeutkan Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan yang diketuai oleh gubernur yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Baca Juga: Gubernur Zul: Teknologi Adalah Aktor Utama Pembangunan

Baca Juga: Budidaya Jamur Punya Potensi Ekspor Tinggi, Permintaan Terus Meningkat

Ada beberapa tugas Bakorluh yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2006.

Pertama, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan.

Kedua, menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional.

Ketiga, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah.

Keempat, melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

Dalam UU No. 16 Tahun 2006 juga diamanatkan pembentukan sekretariat yang dipimpin seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi. Komisi Penyuluhan Provinsi bertugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi. Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi mengesahkan program penyuluhan.

Beberapa tim kerja, badan dan komite yang pemerintah bubarkan. Apa saja? Baca halaman selanjutnya.

Baca Juga: Perkuat Koordinasi dan Sinergitas Program Kegiatan Peternakan di Babel

Baca Juga: Sinergi Karantina Pertanian dan Pemda Jamin Kesehatan Pemasukan Ternak

 

Privacy Preference Center